PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (1)

I.          Gambaran Umum Program

1.1.   Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha[1] permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). 

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup: (1) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota; (2) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll); (3) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh; (4) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

1.2.   Pengertian Program dan Definisi “Kumuh”

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung  tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1)   Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;

2)   Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;

3)   Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

a.  Jalan Lingkungan;

b.  Drainase Lingkungan,

c.  Penyediaan Air Bersih/Minum;

d.  Pengelolaan Persampahan;

e.  Pengelolaan Air Limbah;

f.   Pengamanan Kebakaran; dan

g.  Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

1.3.   Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.              

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:                                                                                                                           

1)   Menurunnya luas permukiman kumuh;

2)   Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;

3)   Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

4)   Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan

5)   Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut (lihat Format 3):

1)   Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);

2)   Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;

3)   Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;

4)   Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan

5)   Meningkatknya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh[2]

1.4.   Strategi dan Prinsip

1.4.1.    Strategi Dasar

Kolaborasi[3] seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

1.4.2.    Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelengaraan program adalah sebagai berikut:

1)   Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

2)   Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;

3)   Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;

4)   Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;

5)   Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;

6)   Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;

7)   Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;

8)   Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan

9)   Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

1.4.3.    Prinsip

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1)   Pemerintah daerah sebagai Nakhoda

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

2)   Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program)

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

3)   Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/ Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.

4)   Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.

5)   Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

6)   Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU. 

7)   Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan  dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance).

8)   Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

9)   Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

1.5.   Cakupan

1.5.1. Komponen Program

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuannya:

1)   Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan;

2)   Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi;

3)   Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari:

a.    Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih.

b.   Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)[4]

c.    Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

4)   Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan

5)   Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

1.5.2. Penanganan Permukiman Kumuh

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1)   Pencegahan

Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemerikasaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2)   Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (perhatikan ketentuan khusus terkait konsolidasi tanah dan pemukiman kembali pada Kerangka Kerja Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial).

3)   Pengelolaan

a.    Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;

b.   Pengelolaan dilakukan oleh mas yarakat secara swadaya;

c.    Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan

d.   Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan, maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh.

1.5.3. Lokasi

Program kotaku dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi di seluruh Indonesia.  Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

1)   Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota[5]. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.

2)   Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.

3)   Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.

4)   Lokasi NUSP-2 akan dilaksanakan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara kompetitif berdasarkan kriteria yang disepakati oleh tim interdepartemen

Seleksi Kabupaten/kota untuk memperoleh dukungan investasi infrastruktur tingkat kota akan dipilih Kabupaten/Kota dari kriteria karakteristik penduduk, luas permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Adapun tata cara seleksi diatur secara terpisah dalam surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan dana Investasi (BDI) kolaborasi dan PLPBK. BDI kolaborasi diberikan kepada kabupaten/kota terpilih namun dana BDI dicairkan langsung ke kelurahan sesuai Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi. Pemda dan masyarakat akan menyepakati kriteria untuk menentukan kelurahan yang akan menerima BDI kolaborasi. BDI PLPBK diberikan oleh pemerintah pusat kepada kelurahan terpilih yang memenuhi kriteria. 

---

[1] Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015

[2] ) Indikator kinerja keberhasilan program Kotaku untuk Indonesia Wilayah I

[3] ) Konsep kolaborasi dapat dilihat di format 1

[4] Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan New Site Development (NSD)

[5] Khusus DKI Jakarta pelaksanaan KOTAKU yang melibatkan unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.