Friday, March 2, 2018

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (2)



II.          Komponen Program

Sebagaimana disebutkan dalam bagian I, Program KOTAKU mencakup beberapa komponen program yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. bagian ini kemudian menjelaskan cakupan masing-masing komponen program tersebut.

 PEDOMAN TEKNIS  PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (2)

2.1        Pengembangan Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan

2.1.1   Pengembangan Kelembagaan
Komponen ini mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat pusat yang dikelola oleh Bappenas dan KemenPUPR. Selain itu, komponen ini juga mendukung penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah melalui Pokja PKP. Kegiatan pengembangan kelembagaan ini meliputi:
1)   Penguatan manajemen program dengan memberi dukungan kepada lembaga koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU (Central Collaboration Management Unit), serta dengan memastikan efektivitas partisipasi pemangku kepentingan kunci di dalam Pokja PKP tersebut, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, BPS dan K/L lain dalam memimpin koordinasi penyelenggaraan program serta menyusun rencana kerja Pokja PKP Nasional dan CCMU;
2)   Penguatan peran masing-masing lembaga terkait program di tingkat nasional maupun daerah selama persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan;
3)   Kajian kelembagaan dan kapasitas di tingkat pusat maupun di beberapa sampel kabupaten/kota. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk fasilitasi koordinasi antar-lembaga selama persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian program; 
4)   Penyusunan metode peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan dan materi advokasi yang dibutuhkan[1], koordinasi lintas sektor baik vertikal maupun horizontal, skema pembiayaan pemerintah pusat, pemerintah  daerah dan masyarakat, serta penyaluran dari berbagai sumber pendanaan;
5)   Sinkronisasi target RPJMN 2015-2019 terkait penanganan permukiman kumuh terhadap RPJM Daerah;
6)   Pengembangan database nasional dan profil permukiman kumuh;
7)   Berbagi informasi dan pembelajaran melalui studi banding, workshop nasional/international dan kegiatan lainnya;
8)   Studi-studi strategis lainnya.

2.1.2   Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Komponen ini bertujuan untuk mendukung pengembangan strategi dan kebijakan termasuk peraturan dan pedoman yang diperlukan terkait penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan. Komponen pengembangan strategi dan kebijakan ini mencakup:
1)   Studi kebijakan strategis nasional untuk memfasilitasi pengembangan strategi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung keberlanjutan penanganan permukiman kumuh, seperti misalnya Kajian strategi dan kebijakan untuk mengintegrasikan rencana terkait dengan penanganan permukiman kumuh ke dalam dokumen perencanaan kota yang lebih luas dalam jangka panjang; rekomendasi terhadap reformasi kebijakan terkait administrasi tanah, penguasaan atas tanah/bangunan (tenure), alternatif solusi penanganan permukiman informal, sinkronisasi data dan definisi kumuh yang digunakan KemenPUPR dan Badan Pusat Statistik (BPS); serta kebijakan yang mendukung pencegahan kumuh melalui kajian terhadap kabupaten/kota terpilih.
2)   Pendampingan teknis tambahan untuk pengembangan strategi dan kebijakan nasional apabila ditemukan kasus-kasus dalam penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang tidak dapat dirumuskan solusinya dengan kerangka nasional yang ada.
Pengembangan strategi dan Kebijakan di atas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pembangunan berkelanjutan.
2.2     Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk dukungan untuk Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi
Komponen ini memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang mencakup tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan; serta memfasilitasi penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi di tingkat kota yang disebut dengan RP2KP-KP/SIAP dan di tingkat kelurahan yang disebut dengan RPLP/NUAP.

2.2.1 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat
Penguatan kapasitas dalam tahap persiapan meliputi kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk mensosialisasikan program, menggalang komitmen pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, dan penyiapan Pokja PKP dan tim inti di tingkat masyarakat.
Penguatan kapasitas dalam perencanaan meliputi kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi (RP2KP-KP/SIAP) yang menerapkan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan. “Perencanaan Terintegrasi” yang dimaksud adalah (1) perencanaan di tingkat kabupaten/kota yang mampu mengintegrasikan sumber daya yang ada di kota/kabupaten agar bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk mencapai target 0 Ha kumuh tahun 2019 dikoordinasikan oleh Pokja PKP; (2) mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan proses partisipatif dan konsultatif secara intensif di lokasi sasaran, (3) mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh dengan misi RPJM Daerah. Bila RPJMD belum memuat misi penanganan permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten maka Pemerintah Daerah harus melengkapi kekurangan tersebut, (4) perencanaan di tingkat kabupaten/kota yang menjadi acuan investasi pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat untuk mendukung program KOTAKU, serta (5) perencanaan yang mengintegrasikan penanganan kawasan-permukiman kumuh di kota. Kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan perlu dipahami oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat agar kesadaran serta keahlian teknis meningkat dalam melakukan skrining/penapisan, penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat pelaksanaan program, dan penyiapan instrumen pengelolaannya. Ketentuan ini tertuang dalam Environmental and Social Management Framework (ESMF) atau Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial KOTAKU yang melengkapi Pedoman Teknis ini.
Penguatan kapasitas pada tahap pelaksanaan meliputi kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terkait penganggaran program ke APBD, pengusulan kegiatan ke tingkat pusat, provinsi, dan kota, maupun reorientasi anggaran menyesuaikan dengan misi penanganan permukiman kumuh kota. Selain itu mencakup pula peningkatan kapasitas pengadaan dan konstruksi pemda dan masyarakat. Kapasitas pengadaan di tingkat pemda meliputi penyusunan Detailed Engineering Design (DED), dokumen lelang, rencana pengadaan, tim pengadaan, dan konsultan supervisi). Kapasitas monitoring dan evaluasi juga akan ditingkatkan termasuk monitoring program melalui sistem informasi dan GIS, sistem pelaporan kepada pemerintah daerah, Pokja PKP, auditor (Inspektorat Daerah, dll), review pelaksanaan RP2KP-KP/SIAP tingkat kota dan RPLP/RTPLP tingkat kelurahan, dan sebagainya.
Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk tahap keberlanjutan mencakup penguatan kerangka regulasi, kelembagaan, struktur organisasi, tata kelola untuk penanganan permukiman kumuh, mekanisme penganggaran untuk Operasi dan Pemeliharaan (O&P), pengelolaan database dan sistem informasi kumuh di tingkat kota/kabupaten.
Dukungan bagi pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat dapat diberikan kepada pemangku kepentingan di tingkat kota/kabupaten dan masyarakat seperti Bappeda, SKPD, pokja PKP, DPRD, Camat, Lurah dan aparatnya, melalui kegiatan sebagai berikut:
1)   Penyediaan tenaga ahli perencanaan dan pendamping masyarakat, sebagai upaya mengembangkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi, melalui kolaborasi yang intensif dengan seluruh pihak;
2)   Penguatan kapasitas bagi: (1) pemerintah daerah, agar mampu berperan sebagai pelaku kunci dalam koordinasi, perencanaan, serta mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun; (2) Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota, agar mampu berkolaborasi dengan BKM/LKM, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dalam penanganan permukiman kumuh;
3)   Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan pertukaran ilmu atau studi banding antar-kota maupun antar kawasan kota sesuai kebutuhan, termasuk dalam menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat pelatihan/diklat terkait, dan perguruan tinggi;
4)   Pendampingan bagi kelompok-kelompok swadaya/KSM untuk mengajukan proposal kepada BKM/LKM/pengelola di kelurahan untuk memanfaatkan sumber daya program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM; dan Penyusunan petunjuk operasional untuk proses perencanaan, penentuan prioritas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, ketentuan pendanaan, prosedur pengadaan barang dan jasa, mekanisme pencairan, monitoring, evaluasi serta mekanisme terkait akuntabilitas (mis. pengaduan).

2.2.2      Dukungan untuk Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi
Komponen ini memfasilitasi penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten dan di tingkat masyarakat (kelurahan). Produk perencanaan di tingkat kota disebut sebagai RP2KP-KP dan atau SIAP[2], sedangkan di tingkat masyarakat (kelurahan) disebut sebagai RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM[3]. Muatan minimal masing-masing dokumen rencana tersebut beserta dokumen penjabaran/turunannya dideskripsikan sebagai berikut.
1)   RP2KP-KP/SIAP, merupakan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kota, berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan komitmen multi-aktor dan multi-sektor. Dokumen ini disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP, dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota. Dokumen ini mencakup pemetaan persoalan dan analisa keseluruhan permukiman kumuh di kota, strategi dan skenario penanganan permukiman kumuh tingkat kota, indikasi program, aturan bersama, dan strategi O & P (operasional dan pemeliharaan). Sebagai penjabaran dokumen ini, secara bertahap disusun Desain Kawasan untuk seluruh permukiman kumuh yang diidentifikasi, sesuai dengan skenario penanganan kawasan dalam RP2KP-KP/SIAP, misalnya tahun ke 1 disusun Desain Kawasan A, B, C dan tahun selanjutnya untuk kawasan lain. Diharapkan Rencana/Desain Kawasan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ke-3. Rencana/desain kawasan menjadi dasar penyusunan DED (Detailed Engineering Design) kegiatan infrastruktur. Dokumen-dokumen rencana ini perlu dilengkapi dengan UKL/UPL, SPPL, LARAP, Rencana MHA, Rencana BCB, Rencana Kontinjensi, dan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial lainnya sesuai hasil penapisan dan penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial yang dilakukan selama proses perencanaan. Sedangkan untuk mendukung pengembangan penghidupan yang berkelanjutan, di kota terpilih akan dibangun pusat pengembangan usaha atau business development center (BDC), untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. 
Bila lingkungan kumuh berada di wilayah yang sangat berisiko bencana tinggi atau kumuh berat dan tidak ada alternatif lain, maka kemungkinan untuk pemukiman kembali atau relokasi dapat dieksplorasi sebagai pilihan terakhir dengan proses konsultasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari solusi. Pemerintah daerah wajib melakukan kemitraan untuk menarik investasi, agar mendapatkan tambahan sumber dana dan sumber daya dari sektor swasta dan organisasi non pemerintah. Bila ada kebutuhan rumah di wilayah relokasi, maka akan dihubungkan dengan program perumahan. Jika dalam jangka waktu lima tahun investasi tidak dapat diselesaikan, maka program ini akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyusun rencana pemukiman kembali atau relokasi.
Dalam perencanaan dan penganggaran RP2KP-KP/SIAP, rencana dan pembiayaannya harus mengakomodir seluruh program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya baik yang melalui pendekatan berbasis masyarakat maupun program reguler. Selain itu, dokumen perencanaan ini juga harus berkolaborasi dengan program pemerintah daerah/sektor baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota. 
2)   RPLP/NUAP adalah dokumen rencana penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran RP2KP-KP/SIAP, serta disusun oleh masyarakat, didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator, dan tim ahli perencanaan kota. Dokumen ini dijabarkan lagi ke dalam RTPLP/RKM, yang memuat rencana kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan, dilengkapi Rencana O & P dan Rencana Investasi. Prioritas kegiatan lingkungan akan dibuatkan DED untuk infrastruktur tersier, dan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi, beberapa lokasi terpilih akan menyusun Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan berbasis Masyarakat.  DED dan proposal investasi perlu dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai konteks/kebutuhan, seperti surat ijin pakai/ijin dilewati/hibah tanah, rencana konsolidasi tanah, SPPL, dsb.


[1] Termasuk materi penting seperti pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana, dan kesetaraan gender
[2] Untuk perencanaan tingkat Kab/Kota yang merupakan lokasi NUSP-2
[3] Untuk perencanaan tingkat kel/desa yang merupakan lokasi NUSP-2




2.2     Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanaan Perkotaan

Mengacu pada rencana penanganan permukiman kumuh yang sudah disusun di tingkat kota dan masyarakat maka penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar serta pengembangan penghidupan yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam penanganan permukiman kumuh. Komponen ini terdiri dari dua sub komponen:
2.3.1 Infrastruktur Skala Kawasan dan Skala Kab/Kota, termasuk dukungan untuk pusat pengembangan usaha di kota/kabupaten terpilih
1)   Pencegahan dan peningkatan kualitas infrastruktur skala kab/kota serta pembangunan infrastruktur skala kawasan sebagai penyambung antara sistem tersier dengan sistem sekunder dan primer yang mengacu pada indikator kumuh program KOTAKU[1], sesuai yang diatur RP2KP-KP/SIAP yang sudah disahkan.
2)   Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di kabupaten/kota terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha yang selaras dengan RP2KP-KP/SIAP.
Kabupaten/Kota yang siap untuk berkomitmen dalam penanganan permukiman kumuh dan memenuhi kriteria layak dapat mengakses dukungan investasi untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah pusat. Dukungan investasi ini hanya berkontribusi terhadap rencana investasi keseluruhan pemerintah daerah yang telah disusun dalam RP2KP-KP/SIAP untuk mendukung pencapaian pengurangan permukiman kumuh yang menjadi target pemerintah daerah.
Investasi ditujukan untuk perbaikan atau peningkatan skala kawasan seperti sistem sanitasi, pengelolaan sampah, air minum dan drainase serta hubungannya dengan jaringan tersier dan sambungan rumah tangga, serta jaringan jalan sekunder. Agar penanganan permukiman kumuh tuntas, penyediaan infrastruktur lintas kelurahan/desa juga diperlukan, khususnya yang menyangkut kegiatan pembuangan limbah manusia, pengelolaan sampah, drainase dan penyediaan air minum. Investasi yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan rencana dan DED yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang melengkapi dokumen-dokumen rencana tersebut.

Dukungan investasi untuk implementasi Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha akan diberikan di kota terpilih. Seleksi kota/kabupaten akan diatur dalam pedoman terpisah. Skema yang digunakan merupakan pengembangan dari program pilot BDC. Skema ini diharapkan dapat menciptakan industri yang diterima dan memberi manfaat bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan dan tambahan pendapatan. Fasilitasi Program KOTAKU untuk pusat pengembangan usaha yaitu:
1)   Studi kelayakan untuk pusat pengembangan usaha, untuk menentukan metodologi pembentukan pusat pengembangan usaha, penyiapan anggaran, dan pemanfaatan yang maksimal, agar produk dapat masuk ke pasar yang lebih luas.
2)   Pembangunan pusat pengembangan usaha, dengan mengadopsi skema yang dibentuk di kegiatan program pilot BDC. Pusat pengembangan usaha akan dibangun di kota terpilih untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kelurahan kumuh. Dana bantuan akan disediakan untuk setiap kota yang menjalankan hasil studi kelayakan.
3)   Dukungan pelatihan keterampilan khusus/vocational dalam pengembangan produk usaha unggulan oleh pusat-pusat pengembangan usaha yang telah dibangun. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan khusus yang diperlukan untuk kualitas produksi yang terseleksi (contohnya, kain batik, kerajinan tangan, produk kain bordir, olahan makanan, dll). Pelatihan keterampilan khusus ini selanjutnya akan mendorong kota sebagai pusat produk usaha yang diunggulkan.
Kegiatan akan dilakukan oleh komite dan pengelola pusat pengembangan usaha yang sudah dibentuk. Pengelola akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana usaha dan kegiatan atau business plan yang telah disusun berdasarkan hasil studi kelayakan (turunan dari Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha). Pengelola juga mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan yang sudah diidentifikasi melalui business plan. Sumber pendanaan kegiatan ini adalah BDI yang berasal dari APBN dan sumberdaya strategis lainnya melalui kemitraan.
Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur dan pusat pengembangan usaha diatur secara terpisah.
2.2.2   Pembangunan Kawasan Permukiman Baru bagi Mayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Pembangunan kawasan permukiman baru (New Sites Development/NSD) bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (developer) dan lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di perkotaan. Dalam hal ini, KOTAKU melalui NUSP-2 akan mengambil peran sebagai katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada kota sasaran.
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis NSD.
2.2.3   Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan untuk pengembangan penghidupan berkelanjutan
Komponen program ini meliputi dukungan kegiatan sebagai berikut:
1)   Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan skala lingkungan, yang dilaksanakan berbasis masyarakat, sesuai yang telah diatur dalam DED dan RPLP/RTPLP  dan atau NUAP/RKM yang telah disahkan pemerintah kota/kabupaten.
2)   Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di lokasi terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disahkan oleh pemerintah kota/kabupaten.
Dukungan untuk sub-komponen ini disediakan oleh pemerintah pusat atau daerah ke setiap kelurahan/desa, yang dikombinasikan dengan swadaya masyarakat (dalam bentuk barang/jasa), untuk digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai yang telah disepakati dan tercantum dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM. Ketentuan proses pembangunan infrastruktur skala lingkungan menggunakan pendekatan yang telah dikembangkan oleh program sebelumnya dan mengikuti ketentuan pengelolaan lingkungan dan sosial yang berlaku untuk program KOTAKU.
Dalam hal perbaikan program perumahan akan menjalin hubungan dengan bank dan program-program perumahan swadaya. Meskipun demikian, bila dalam penyiapan infrastruktur seperti misalnya pelebaran jalan ada beberapa rumah yang harus dipotong/dibangun kembali maka pembiayaan perbaikan/pembangunan kembali rumah tersebut dapat dibiayai dari dana investasi infrastruktur.
Dukungan untuk menguatkan kegiatan penghidupan yang berbasis masyarakat juga dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat yang merupakan penjabaran dari RTPLP. BKM/LKM akan melakukan seleksi kepada KSM terpilih sesuai kriteria yang diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kel/desa. Bentuk kegiatan dapat berupa (1) kegiatan pelayanan sosial, seperti pelatihan keterampilan usaha untuk KSM, sosialisasi dan pemasaran, peralatan produksi, dsb; (2) kegiatan pelayanan infrastruktur produktif, seperti pembangunan showroom, pasar tradisional, kegiatan usaha yang terkait dengan perumahan dan permukiman seperti sarana pengolahan sampah, dsb; dan (3) kegiatan pelayanan ekonomi melalui dana bergulir KSM, kegiatan usaha primer pertanian produktif dan kreatif, kegiatan usaha pengolahan produktif dan kreatif, kegiatan jasa produktif.  

 2.3     Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis

Komponen ini memperkuat kapasitas PMU di tingkat pusat dan bagi Satker/PPK di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dukungan ini mencakup pengadaan manajemen konsultan untuk membantu PMU dan Satker/PPK Pusat dan Provinsi. Tenaga ahli secara individu akan dipilih untuk bekerja sebagai Koordinator Kota dan Fasilitator. Bantuan teknis yang dimaksud juga mencakup pembiayaan kegiatan manajemen terkait pelaksanaan, termasuk audit regular, membiayai auditor eksternal sesuai kebutuhan, membangun dan mengoperasikan MIS, sistem monitoring dan evaluasi (M&E), pelatihan untuk pemetaan GIS dan pengembangan dari “ICT-based tool” yang dapat memfasilitasi penggunaan dan pemutakhiran informasi tingkat kota, membiayai pengembangan dari platform digital untuk menyimpan dan menggunakan peta kota, termasuk pemutakhiran peta permukiman, jaringan prasarana, dan peta guna lahan dari lokasi proyek terpilih. Seluruh Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja terkait dukungan pelaksanaan proyek dan bantuan teknis harus mendukung pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana, dan kesetaraan gender. Program juga akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program dan mendapatkan umpan balik secara tepat waktu. Program ini juga akan membiayai evaluasi, termasuk dalam hal ini penyiapan data baseline dan survey lanjutan tentang kemampuan kelembagaan, akses ke prasarana dan pelayanan di lokasi sasaran program, serta kepuasan pemanfaat.

2.4  Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana


Komponen ini untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah melalui program KOTAKU apabila terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan seperti adanya kegiatan tambahan dari kebijakan konpensasi BBM dengan kegiatan infrastruktur padat karya, mengantisipasi bencana baik sebelum terjadi bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) dan/atau setelah bencana (rehabilitasi/rekonstruksi). Dalam Komponen ini perlu disusun rencana kontinjensi sesuai kebutuhan, melalui sub-proyek dan/atau menggunakan pengaturan pelaksanaan proyek. Pembiayaan rencana kontinjensi ini diambil dari komponen investasi infrastruktur yang besarannya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.


[1] Lihat indikator kumuh pada subbab 1.5.2

No comments:

Post a Comment

COPYRIGHT © 2017 · THEME BY RUMAH ES