Saturday, March 3, 2018

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (3)



III.          Penyelenggaraan Program
1.1     Ketentuan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan program di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1)   Berorientasi “outcome”. Setiap kabupaten/kota menetapkan tujuan program dan tujuan antara yang diukur dengan indikator “outcome” yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN, yaitu: (1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan Ruang Terbuka Publik); (2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; (3) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan (4) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU. 
2)   Memanfaatkan hasil pendataan kumuh. Masing-masing kabupaten/kota memanfaatkan data hasil pendataan kumuh serta ketetapan pemerintah daerah dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll, sebagai kondisi awal dan merumuskan target capaian mengacu pada kondisi awal tersebut. Begitu pula di tingkat masyarakat kelurahan, dirumuskan pula kerangka keberhasilan dan monitoring program sesuai dengan kondisi awal hasil pendataan kumuh di masing-masing kelurahan.
3)   Review atau penyusunan dokumen perencanaan kumuh. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota (RP2KP-KP/SIAP) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat kelurahan/desa (RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki dokumen rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota, seperti dokumen RKPKP, maka perencanaan mencakup proses review untuk memastikan jika rencana yang sudah disusun memenuhi substansi yang dibutuhkan untuk penanganan seluruh permukiman kumuh di kota yang bersangkutan dengan jangka waktu lima tahun. Dalam beberapa kasus, RKPKP yang telah disusun hanya mencakup perencanaan untuk satu kawasan, belum mencakup keseluruhan permukiman kumuh yang diidentifikasi dalam pemetaan kumuh. Dalam kasus tersebut, RKPKP masih perlu dilengkapi/disempurnakan. Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki dokumen RP2KP-KP/SIAP maka perencanaan mencakup penyusunan dokumen rencana penanganan permukiman kumuh (RP2KP-KP/SIAP). Perencanaan juga mencakup penyusunan Desain kawasan dan DED kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan. RP2KP-KP/SIAP dan DED harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan setempat berdasarkan hasil penapisan dan penilaian dampak lingkungan dan sosial. 
4)   Selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa harus terintegrasi dan selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota; Dalam hal ini terintegrasi dengan misi RPJMD, RTRW kabupaten/kota, atau dokumen lainnya yang relevan.
5)   Dukungan pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk dana stimulan diberikan hanya bila kabupaten/kota yang terpilih telah memenuhi komitmennya, yaitu: (1) membangun kelompok kerja untuk memimpin dan memfasilitasi proyek, (2) mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional selama implementasi proyek, (3) memasukkan rencana penanganan permukiman kumuh dalam RPJMD, dan menjajaki inklusi isu terkait kumuh di dalam RTRW atau perencanaan kota lainnya, (4) menyiapkan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota seperti RP2KP-KP/SIAP, RKPKP, RP3KP, atau dokumen serupa;
6)   Pelaksanaan kegiatan. Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten/kota maupun kelurahan/desa dan dilakukan sesuai dengan tata kelola kepemerintahan yang baik (Lampiran 3), mengacu pada kebijakan daerah dan kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (Lampiran 2). Kegiatan dipilah menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bila melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor maka pelaksanaan dilakukan melalui pola e-procurement agar transparan.
7)   Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana dan kesetaraan gender. Mengarusutamakan pengelolaan lingkungan dan sosial (termasuk pengurangan risiko bencana) sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh komponen penyelenggaraan program.

1.2     Tahapan Penyelenggaraan Program
Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini beserta keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan detil metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat.





1.1.1   Persiapan
Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh. Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari:
1)   Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan
a.     Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat;
b.     Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional;
c.      Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
2)   Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran
a.    Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program
b.   Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU
3)   Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan
a.    Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung;
b.   Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU (Central Collaboration Management Unit), Pokja PKP nasional dan daerah serta kelembagaan masyarakat;
c.    Pengembangan sistem informasi terpadu; dan
d.   Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan nasional.

Di tingkat kabupaten/kota tahap persiapan meliput:
1)   Penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Program KOTAKU. MoU menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk apakah akan menggunakan rencana penanganan permukiman kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum dan tercantum dalam RPJM), merevisi, atau menyusun yang baru.
2)   Lokakarya Sosialisasi Kabupaten/kota
3)   Penggalangan Komitmen Para Pemangku Kepentingan
4)   Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh
5)   Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP/SIAP

1.1.2   Perencanaan
Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan.  Oleh karena itu tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencanan penanganan dan pencegahan kumuh atau RP2KP-KP/SIAP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan Rencana/desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Tahap perencanaan meliputi:
1)   Persiapan perencanaan
2)   Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP
3)   Penyusunan Rencana Detil/Teknis

1.1.3   Pelaksanaan
Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya.
Pelaksanaan mencakup:
1)   Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP/SIAP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
2)   Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
3)   Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P
1.1.4   Keberlanjutan
Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksaaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

1)   Penyusunan kerangka regulasi

2)   Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, bangunan, dsb

3)   Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.

4)   Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan system informasi dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh di tingkat kabupaten/kota, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KP-KP/SIAP dan atau RPLP/NUAP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun pencegahan, hasil2 kegiatan infrastruktur, capaian indicator kinerja, maupun informasi kelembagaan, pemprograman maupun penganggaran di tingkat kabupaten/kota. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu pada baseline data, hasil monitoring dan survey khusus untuk studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya.

Detail tahapan dan metode penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh untuk tingkat kabupaten/kota terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota, untuk tingkat kelurahan/desa terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa, dan untuk pengelolaan lingkungan dan dampak sosial terdapat di Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial.

Dari sisi pelaku, seluruh tahapan penyelenggaraan Program KOTAKU utamanya dilakukan oleh 5 (lima) tingkatan pelaku, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Masyarakat/Komunitas sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1. Matriks Penyelenggaraan Program
TINGKATAN
PERSIAPAN
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
KEBERLANJUTAN
Waktu
·   April 2016
·   Jan/Feb setiap tahunnya
·   April 2016
·  Jan/Feb setiap tahunnya
·   Juli-Desember setiap tahunnya

Menerus
Nasional
·    Advokasi
·    Lokakarya orientasi
·    Penggalangan komitmen K/L
·    Penguatan kelembagaan dan kapasitas
·    Pengembangan & pengelolaan sistem informasi dan data
·  Penyiapan kebijakan dasar
·  Penyiapan strategi penanganan
·  Penyiapan pedoman
·  Penyiapan pendanaan
·  Penguatan kapasitas
·   Supervisi terpadu
·   Koordinasi keterpaduan program dan penganggaran
Evaluasi, Pelembagaan dan Penganggaran
Provinsi
·      Lokakarya orientasi tingkat Provinsi
·      Penggalangan komitmen
·      Penguatan kelembagaan dan kapasitas
·      Konsolidasi data tingkat Provinsi
·  Penentuan lokasi yang membutuhkan dukungan provinsi
·  Sinkronisasi target RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya
·  Penguatan kapasitas
·  Review draft usulan kegiatan kota/kab, yang dapat didanai propinsi atau pusat
·   Supervisi terpadu
·   Koordinasi program prioritas dan anggaran

Evaluasi, Pelembagaan dan Penganggaran
Kab/ Kota
·    Lokakarya orientasi tingkat Kab/Kota kepada SKPD, DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
·    Penggalangan komitmen pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat
·    MoU
·    Penguatan  kelembagaan dan kapasitas Pokja PKP, SKPD, masyarakat, dll
·    Kesepakatan utk review RP2KP-KP/SIAP atau menyusun baru
·    Konsolidasi data tingkat Kabupaten/Kota
·  Review kesesuaian misi RPJMD dengan program penanganan permukiman kumuh
·  Penentuan lokasi permukiman kumuh
·  Penyusunan RP2KP-KP/SIAP termasuk rencana investasi
·  Penyusunan Rencana permukiman kumuh secara bertahap sesuai prioritas permukiman kumuh yang akan ditangani
·  Konsultasi/FGD dengan kelurahan dan SKPD terkait
·  Identifikasi program kota/kab, propinsi dan pusat serta tingkat masyarakat
·  Penggalangan komitment dari kepala daerah, DPRD, pokja PKP propinsi
·  Pengesahan dokumen RP2KP-KP/SIAP minimum dengan Perwali
·  Konsultasi dengan pusat dan propinsi untuk pembiayaan propinsi atau pusat termasuk dari DAK, dana hibah air bersih, dll
·   Penganggaran ke dalam APBD
·   Penyusunan daftar Usulan kegiatan untuk pusat (misal RPIJM, DAK infrastruktur, hibah air bersih)  dan propinsi
·   Reorientasi anggaran jika sdh terDIPDA kan dan ada perubahan (lokasi dll)
·   Penyusunan DED oleh konsultan DED yang direkrut pemda
·   Penyusunan dokumen lelang, pembentukan tim pengadaan tingkat kota
·   Pengadaan kontraktor melalui e-procurement
·   Bimbingan teknis
Pelaksanaan kegiatan atau konstruksi skala kota dan kawasan
·   Pengawasan konstruksi oleh konsultan supervise
·   Monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan
·  Penyusunan kerangka regulasi untuk mendukung program
·  Pengoperasian & pemeliharaan hasil kegiatan skala kota
·  Penguatan kapasitas, kelembagaan dan kolaborasi
·  Menyiapkan proses integrasi perencanaan  ke dalam RPJMD
·  Replikasi program
·  Penerapan dan penegakan aturan bersama (AB)
·  Pengelolaan dan perencanaan O&P tingkat kota
Kecamatan
·     Lokakarya orientasi tingkat Kecamatan
·     Penguatan kelembagaan dan kapasitas
·     Konsolidasi data tingkat Kecamatan
·    Menyiapkan dukungan teknis
·    Penguatan kapasitas
·    Mendukung proses perencanaan tingkat Kel/Desa
·    Koordinasi pelaksanaan
·    Pengawasan
·    Penguatan kapasitas
·    Penguatan kapasitas
·    Menyiapkan proses integrasi perencanaan  kedalam Musrenbang Kecamatan
Kelurahan/Desa
·     Lokakarya orientasi tingkat Kel/Des
·     Penguatan kelembagaan dan kapasitas
·     Pendampingan Revitalisasi peran BKM untuk penajaman orientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
·     Kompilasi data tingkat kel/desa
·      Penyusunan RPLP/RTPLP  dan atau NUAP/RKM dan DED
·      Penyusunan AB dan Rencana O&P
·      Penguatan kapasitas
·      Pelaksanaan kegiatan
·      Penguatan kapasitas
·      Koordinasi program prioritas dan penganggaran
·    Penerapan AB Pencegahan Kumuh dan O&P
·    Penguatan kapasitas
Masyarakat
·     Penguatan kelembagaan dan kapasitas
·     Pengumpulan data primer
·      Penyusunan Proposal Kegiatan
·      Penguatan kapasitas
·      Pelaksanaan
·      Penguatan kapasitas
·    Penguatan kapasitas
·    O&P



Tabel 3.2 Matriks Tahapan dan Pendamping Pusat, Kabupaten/kota, dan kelurahan di Setiap Tahapan

PUSAT
PROPINSI
KOTA/KAB
KELURAHAN
Persiapan
-      Lokakarya,
-      Penggalangan komitmen,
-      MoU
-      Penguatan kelembagaan dan kapasitas
-      Penyiapan system informasi, dll
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (Oversight Service Provider)
Tim Koordinator Kota
Tim fasilitator kelurahan
Perencanaan
-      Penentuan lokasi dan penetapan profil permukiman kumuh kabupaten/kota
-      Penyusunanan atau review RP2KP-KP/SIAP (tingkat kota) atau RPLP/NUAP (tingkat kelurahan)
-      Review kesesuaian RPJMD, dll

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (Oversight Service Provider)
Tim Koordinator Kota
Tim fasilitator kelurahan
-      Penyusunan rencana/desain kawasan (tingkat kota) atau RTPLP (tingkat kelurahan)
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (Oversight Service Provider)

-      Tim Koordinator Kota
-      Konsultan yang direkrut pemda
Tim fasilitator kelurahan
Pelaksanaan
Infrastruktur primer/sekunder:




-    penyusunan DED sesuai rencana/desain kawasan


Konsultan DED disiapkan pemda (dana APBD)

-      Supervisi penyusunan DED sesuai rencana/desain kawasan
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Manajemen Teknik (KMT)


-      Konstruksi


Kontraktor direkrut pemda (dana APBN atau APBD)

-      Supervisi pengadaan kontraktor dan konstruksi
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Manajemen Teknik (KMT)
Konsultan pengawas konstruksi direkrut pemda (dana APBN atau APBD) dan

Infrastruktur tersier:




-      Pembentukan KSM, penyusunan proposal, dan supervisi pelaksanaan kegiatan
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (Oversight Service Provider)
Tim Koordinator Kota
Tim fasilitator kelurahan
Keberlanjutan:
-       Evaluasi, pelembagaan, penganggaran, O&P, regulasi, dll
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (Oversight Service Provider)
Tim Koordinator Kota
Tim fasilitator kelurahan

1.2     Pembiayaan Penyelenggaraan Program
1.2.1   Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program
Program KOTAKU adalah program nasional dengan tujuan dan target capaian yang jelas (lihat 1.3), yang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah namun juga terintegrasi, saling melengkapi, dan tepat waktu. Kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan di setiap kabupaten/kota diidentifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota yang dituangkan dalam RP2KP-KP/SIAP. Rencana pembiayaan mencakup berbagai sumber-sumber pendanaan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun swasta dan masyarakat dapat diintegrasikan untuk mencapai tujuan dan target bersama. Berdasarkan perkiraan awal, sumber-sumber pendanaan yang dapat diintegrasikan ke dalam penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

a.    Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Potensi pendanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota bersumber dari APBD. Jika untuk penanganan kota-kota prioritas penanganan permukiman kumuh khususnya infrastruktur di tingkat kabupaten/kota dibutuhkan sekitar Rp. 200-250 milyar/kabupaten/kota dalam lima tahun atau 40-50 milyar/tahun maka potensi pendanaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan sbb:
a.    Pemerintah Provinsi sekitar Rp. 5 Milyar per tahun atau sekitar 3-5% dari APBD Provinsi;
b.    Pemerintah Kabupaten/kota berkontribusi sekitar Rp. 2-15 milyar/tahun atau sekitar 2-5% dari APBD yang besarnya sekitar Rp. 120-300 milyar/tahun/kota/kab;
Penyediaan pendanaan yang bersumber dari APBD dapat dialokasikan dalam bentuk in kind yang teralokasi dalam program sektor fokus untuk program penanganan permukiman kumuh di kawasan prioritas dan atau dalam bentuk in cash yang teralokasi dalam belanja modal atau belanja hibah melalui swakelola masyarakat.
Kebutuhan pendanaan dari setiap kabupaten/kota untuk operasional dan pemeliharaan (O & P) per tahun diperkirakan sebesar 3-4% dari nilai investasi atau sekitar Rp. 1,5 -2 milyar per tahun. Untuk infrastruktur tersier, O & P menjadi tanggung jawab masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui Pokja PKP akan menyiapkan Rencana O & P termasuk penganggaran, dan melakukan evaluasi tahunan pemeliharaan. Dana APBD juga dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan. Selain itu, akan dikembangkan insentif untuk pemeliharaan berdasarkan kinerja dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

b.   Pemerintah Pusat. Kementerian PUPR melalui APBN diperkirakan dapat memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan pendanaan, dalam hal ini termasuk pendanaan dari infrastruktur keciptakaryaan seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan perumahan, maupun bantuan teknis yang dianggarkan melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR.

c.    Masyarakat. Masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk infrastruktur tersier dalam bentuk in cash maupun material dan tenaga.

d.   Swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat

1.2.2   Proses Penganggaran
Dengan beragamnya sumber-sumber pendanaan program KOTAKU sesuai penjelasan di atas, maka dengan mengacu kepada rencana investasi dalam RP2KP-KP/SIAP maupun dokumen-dokumen turunannya seperti rencana kawasan, Pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah memastikan ketersediaan anggaran melalui perencanaan anggaran tahunan sebagai berikut:
1)   Tingkat Nasional. Secara nasional melalui APBN dengan mekanisme Musrenbang, dimana Pokja PKP Nasional berperan sebagai wadah koordinasi.
a.    Pokja PKP Nasional bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga mereview daftar usulan kegiatan dari kabupaten/kota untuk didanai oleh APBN (misalnya RPIJM, DAK infrastruktur, hibah air bersih, program sector perumahan, dll) serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan
b.   Pokja PKP Nasional melalui CCMU (Central Collaboration Management Unit) memfasilitasi Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk dapat mengakses dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan non konvensional (non APBN/APBD) dalam penanganan permukiman kumuh (linking cities to financing).

2)   Tingkat Provinsi. Pokja PKP Provinsi bersama-sama dengan SKPD Provinsi mereview daftar usulan kegiatan dari kabupaten/kota dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD provinsi mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di provinsi. Pokja PKP Provinsi melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tahunan masing-masing sektor dan usulan kegiatan daerah melalui Forum Lintas Sektor di Daerah atau Forum Wilayah dan Musrenbang provinsi. 

3)   Tingkat Kabupaten/kota.
a.    Pokja PKP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan SKPD Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD kabupaten/kota mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di kabupaten/kota dan masuk ke DIPDA atau DIPDA perubahan
b.   Lembaga masyarakat (BKM/LKM) bersama-sama dengan Kelurahan/Desa mengawal dan mengawasi proses penganggaran di kabupaten/kota mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond Program dan Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai pengesahan RAPBD kabupaten/kota untuk memastikan terjadinya konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan;
c.    Untuk wilayah yang berstatus administrasi desa, lembaga masyarakat (BKM/LKM) bersama-sama dengan Pemerintah Desa mengawal pembahasan dan penetapan program dan anggaran desa (RKP Desa dan APB Desa) untuk turut mendanai rencana masyarakat di tingkat desa.
Penganggaran untuk pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disusun bersamaan dengan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP serta RTPLP, perlu dipastikan dalam penyusunan APBD Kabupaten/Kota dan/atau dalam penyusunan anggaran desa.

No comments:

Post a Comment

COPYRIGHT © 2017 · THEME BY RUMAH ES