Monday, March 5, 2018

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (4)


IV.          Struktur Organisasi dan Tata Peran
4.1     Struktur Organisasi
Penanggung jawab dan penyelenggara program di tingkat nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. KemenPUPR menugaskan Project Manajemen Unit (PMU) yang bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi, pengelolaan, administrasi keuangan, pengendalian, dan pelaporan proyek. Dalam pengelolaan proyeknya, PMU akan dibantu oleh Satker yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kota, dan bekerja sama dengan Satker/PPK yang berada di tingkat provinsi dan kota.
Sebagai salah satu fasilitasi pendorong kolaborasi dan koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kota, dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) untuk memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor/lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya). Pokja PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga/sektor, yang membawahi berbagai unit terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen data.
Pokja PKP nasional diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas[1] dengan melibatkan para pengambil kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pokja PKP Nasional dilengkapi dengan Central Collaboration Management Unit (CCMU) untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
Struktur serupa berlaku untuk Pokja PKP di tingkat provinsi dan kota. Pokja PKP Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, diketuai Bappeda, dan beranggotakan berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat (forum BKM/LKM), City Changer, Perguruan Tinggi, dan kelompok peduli. Pemerintah daerah tidak perlu membentuk lembaga baru jika sudah memiliki lembaga sejenis yang telah memuat unsur-unsur permukiman dan perumahan di dalamnya dan diketuai oleh Bappeda. Berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, PDAM, dsb. 
Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Relawan. TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebagian relawan merupakan Relawan Teknik, yang dibentuk dari para relawan yang memiliki keahlian khusus di bidang PSU untuk memastikan kualitas PSU yang dibangun oleh KSM sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.1. Di luar struktur organisasi ini, pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, BUMN, dan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh di kota yang bersangkutan juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.


[1] Bappenas dalam hal ini juga merupakan pelaksana (implementing agency) terutama terkait komponen Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan.

Struktur organisasi pengelolaan KOTAKU
4.2    Tata Peran Pelaku
4.2.1   Tingkat Nasional
Sesuai penjelasan di sub bab sebelumnya, pelaku utama Program KOTAKU di tingkat nasional terdiri dari Pokja PKP Nasional, CCMU, PMU, dan Satker Pusat. Tugas/fungsi masing-masing pelaku tersebut dijabarkan di bawah ini:
1) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional
a.    menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional;
b.   menyiapkan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi kegiatan, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
c.    menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;
d.   mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN) khususnya di tingkat nasional antar sector antar kementerian untuk percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;
e.    mengkoordinasikan penyelesaian isu-isu aktual lintas kementerian/lembaga terkait penanganan permukiman kumuh;
f.     berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya terkait urusan pusat;
g.    memfasilitasi penerapan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional;
h.   memonitor penggunaan pendekatan kesetaraan gender dan pencapaiannya di seluruh kebijakan dan proyek;
i.     menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
j.     melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Bappenas dan KemenPUPR/PMU; dan
k.   melaksanakan tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh Bappenas dan KemenPUPR/PMU.

2) Central Collaboration Management Unit (CCMU)
a.    Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan di daerah;
b.    Pengelolaan data/ informasi;
c.     Sinkronisasi perencanaan dan pemrograman di tingkat nasional;
d.    Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
e.     Manajemen kolaborasi.

3) Project Management Unit (PMU)
a.    membantu pelaksanaan tugas Executing Agency dalam penyelenggaraan program secara nasional;
b.   melakukan koordinasi dengan Pokja PKP Nasional dalam penyelenggaran program secara nasional;
c.    mengkoordinir seluruh pelaku KOTAKU dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
d.   mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN)  khususnya antar sektor dalam lingkup Kementerian PUPR untuk percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;
e.    melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan;
f.     melakukan pengelolaan keuangan pinjaman di tingkat pusat dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program;
g.    menerbitkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial serta pedoman-pedoman pendukungnya, memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh tahapan program, menyelenggarakan konsultasi publik terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
h.   melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, monitoring, uji petik dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian loan covenance dan pencapaian kinerja pelaksanaan program; dan
i.     menyusun laporan secara rutin kepada Executing Agency.

4) Satker Pusat
a.    melakukan pengadaan jasa konsultan;
b.    melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peruntukan dalam DIPA;
c.     membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan e-monitoring;
d.    melakukan koordinasi dengan Satker di provinsi dan kabupaten/kota; dan
e.     melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;
f.      membantu PMU dalam melaksanakan dan mengendalikan program.

1.1.2   Tingkat Provinsi
Pelaku utama pelaksanaan KOTAKU di tingkat provinsi terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pokja PKP Provinsi, dan Satker Provinsi. Tugas masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
1)  Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di Provinsi
a.    mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
b.   membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
c.    membentuk Pokja PKP Provinsi;
d.   mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD Provinsi) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman yang skala penanganannya sesuai kewenangan provinsi; dan
e.    mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Provinsi; dan
f.     melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Provinsi dengan RPJMN.

2)  Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi
a.    menyusun peta jalan menuju perumahan dan permukiman layak huni, termasuk di dalamnya permukiman kumuh yang kemudian disahkan oleh Gubernur;
b.   mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dari tingkat nasional;
c.    memberi usulan kepada Pokja PKP Nasional terkait reformasi/pengembangan kebijakan yang diperlukan dari hasil identifikasi Pokja PKP Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
d.   mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e.    menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
f.     mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
g.    berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya terkait urusan provinsi dan memastikan terintegrasinya perencanaan tingkat provinsi dan kota;
h.   mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kabupaten/kota;
i.     mengadvokasi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih efektif;
j.     mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
k.   melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Pokja PKP Nasional; dan
l.     melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Nasional.
m.  Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat provinsi.

3)  Satker Provinsi
a.    melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
b.   melakukan pengadaan Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator;
c.    melakukan pembayaran gaji Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator beserta BOP tim fasilitator;
d.   melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Provinsi;
e.    menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI), terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BDI bila dana BDI ditempatkan di DIPA Provinsi;
f.     melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program;
g.    mengkaji dan memonitor UKL/UPL dan LARAP dan instrument lingkungan dan sosial lainnya yang diajukan oleh Satker Kabupaten/Kota;
h.   mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;
i.     membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring;
j.     mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;
k.   menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
l.     melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Provinsi;
m.  Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat provinsi.

1.1.3   Tingkat Kabupaten/kota
Pelaku utama KOTAKU di tingkat kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP Kabupaten/Kota, dan Satker Kabupaten/Kota. Tugas masing-masing pelaku tingkat kota adalah sebagai berikut:
1)  Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota
a.    mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
b.   menyiapkan peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh (SK kumuh, Perda kumuh, dll)
c.    membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya, termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program di tingkat kabupaten/kota dan pengelolaan lingkungan dan sosial;
d.   membentuk Pokja PKP Kabupaten/Kota;
e.    mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
f.     mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten/Kota;
g.    memastikan RPJMD Kabupaten/Kota memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMD Kabupaten/Kota dengan rencana penanganan permukiman kumuh RP2KP-KP/SIAP;
h.   melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN;
i.     menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bila diperlukan);
j.     melakukan konsolidasi perencanaan, pendanaan, dan pendataan dari tingkat kabupaten/kota.

2)  Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota
a.    menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KP-KP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG, dll;
b.   memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan komunitas (termasuk fasilitator dan Tim Korkot) yang bersangkutan;
c.    memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;
d.   mengidentifikasi kebutuhan reformasi/ pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional bila perlu;
e.    menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kab/kota (RP2KP-KP/SIAP), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif. Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan memorandum program dilakukan secara partisipatif yang hasilnya minimal ditetapkan melalui SK Kepala Daerah;
f.     menetapkan daftar lokasi sasaran;
g.    menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
h.   memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
i.     mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
j.     menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
k.   mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
l.     memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di kabupaten/kotanya;
m.  mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
n.   memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PPM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja PKP Provinsi;
o.    memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;
p.   melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi; dan
q.    Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat kabupaten/kota.

3)  Satker Kabupaten/Kota
a.    melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
b.   melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, termasuk dengan Tim Korkot;
c.    memonitor keefektifan proses partisipasi masyarakat;
d.   memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam RP2KP-KP/SIAP, Desain Kawasan/DED, dan RPLP/NUAP;
e.    melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian memonitor dan evaluasi penerapannya;
f.     mengesahkan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja PKP Kabupaten/Kota;
g.    menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi bila dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi di tempatkan di DIPA Kabupaten/Kota;
h.   mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator termasuk melakukan evaluasi kinerjanya;
i.     melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;
j.     mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;
k.   membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring;
l.     mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;
m.  menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
n.   melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Kabupaten/Kota; dan
o.    Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat kabupaten/kota.

1.1.4   Tingkat Kecamatan
Perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat merupakan pemegang peran utama di tingkat kecamatan. Berikut ini tugas camat dalam program ini adalah:
1)   mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
2)   memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan permukiman kumuh;
3)   melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan dengan RPJM Kabupaten/kota;
4)   berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa/lurah yang ada di wilayah kerjanya;
5)   bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya;
6)   membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya; dan
7)   melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan BKM/LKM.

1.1.5   Tingkat Kelurahan
Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, TIPP, KSM Permukiman, KPP, serta Relawan, dengan tugas/fungsi masing-masing unsur sebagai berikut:

1)  Lurah/Kepala Desa
a.    memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program dapat tercapai dengan baik;
b.   memastikan RPJMDes/RKP Kelurahan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMDes/RKP Kelurahan dengan rencana penanganan permukiman kumuh RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
c.    melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMDes/RKP Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM Kabupaten/kota;
d.   berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat Kecamatan;
e.    memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program;
f.     memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan program;
g.    memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait;
h.   berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;
i.     berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerahnya; dan
j.     mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.
2)  Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
a.    melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;
b.   membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan/Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan;
c.    mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
d.   memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial; dan
e.    memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E.
BKM memiliki perangkat UPS – UPK – UPL, yang tugas-tugasnya dirinci di Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.

3)  Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)
a.    melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun basis dalam penyusunan profil permukiman;
b.   mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/NUAP) beserta dokumen turunannya, dibantu oleh tim ahli perencanaan partisipatif (TAPP);
c.    mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan;
d.   melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan
e.    melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota

4)  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
a.    menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;
b.   melengkapi proposal dengan instrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial;
c.    mengelola dan melaksanakan kegiatan KOTAKU secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; dan
d.   detil tugas KSM di bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.
5)  Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)
a.    melaksanakan rencana O&P dan melaporkan kegiatan O&P, termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa;
b.    memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
c.    menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya; dan
d.    membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM)

6)  Relawan
a.    penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan secara partisipatif;
b.   mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb;
c.    memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
d.   mitra kerja BKM/LKM dalam kegiatan program;
e.    khusus Relawan Teknik: mengawasi proses pembangunan PSU dan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan oleh KPP;

No comments:

Post a Comment

COPYRIGHT © 2017 · THEME BY RUMAH ES