Tuesday, March 6, 2018

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (5)



V.          Pengelolaan Program

V.1 Pendampingan
Untuk penyiapan dan pengembangan program, PMU dibantu oleh Tim Advisory. Sedangkan untuk pengendalian dan pengelolaan kegiatan Program, PMU melalui Satker Pusat menugaskan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) di tingkat nasional, serta Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi beserta konsultan/jasa lain yang diperlukan, sesuai ketentuan perjanjian pinjaman luar negeri. Kegiatan evaluasi mendalam pada aspek intervensi program sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja program akan didukung oleh Konsultan Manajemen Evaluasi (KME).
KMW dipimpin oleh seorang Team Leader, yang didukung anggota tim dengan keahlian perencanaan kota, peningkatan kapasitas, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, pengelolaan keuangan, monitoring, dan SIM. Sedangkan KMT merupakan tim yang berkeahlian khusus terkait infrastruktur, yang akan mendampingi beberapa kabupaten/kota untuk memastikan kualitas proses dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat masyarakat. Desain Kawasan, DED, dan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial akan dipastikan kualitasnya melalui pengendalian KMT. Setiap kabupaten/kota difasilitasi oleh Tim Koordinator Kota (Korkot), yang terdiri dari Korkot dan asisten-asisten dengan keahlian perencanaan kota, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan manajemen data. Di tingkat kelurahan, Tim Fasilitator Kelurahan (Faskel) akan ditugaskan mendampingi masyarakat dengan komposisi 5:7 (lima fasilitator untuk tujuh kelurahan) untuk permukiman kumuh, dan 5:9 (lima fasilitator untuk sembilan kelurahan) untuk kawasan non-kumuh.
Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP), merupakan tim pendamping yang direkrut oleh masyarakat. Tugasnya mendampingi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif dan penyusunan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, dan memastikan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM disusun melalui proses partisipatif, berkualitas baik dan selaras dengan RP2KP-KP/SIAP.


1.2 Ketentuan Bantuan Dana Investasi (BDI)
Program KOTAKU, yang dikelola oleh Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya ini, menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk mendukung pelaksanaan komponen program yang sudah dijelaskan di Bab II.
1.2.1   Cakupan Kegiatan yang Didanai BDI
Jenis kegiatan yang dibiayai oleh BDI untuk pembiayaan komponen 2.3.1 dan 2.3.2 adalah:
1)   Kegiatan Pelayanan Infrastruktur
Kegiatan pelayanan infrastruktur permukiman yang dapat diselenggarakan dalam Program ini adalah prasarana dan sarana yang fokus pada 8 indikator kumuh.
2)   Kegiatan Pelayanan Sosial
Kegiatan pelayanan sosial yang dapat dibiayai dari Program adalah kegiatan sosial berkelanjutan seperti kegiatan pelatihan, kampanye program, aksi-aksi sosial yang mendukung terhadap peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan. Jenis kegiatan sosial berkelanjutan dapat berupa kegiatan pelatihan keterampilan tukang, pelatihan kader infrastruktur (mandor), pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kampanye gerakan bebas kumuh, pelatihan Bank Sampah dan kegiatan lainnya berdasarkan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.
3)   Kegiatan Pelayanan Ekonomi
Jenis kegiatan pelayanan ekonomi pada dasarnya mencakup semua kebutuhan masyarakat, hanya pembiayaan diprioritaskan mengakses sumber daya dari berbagai instansi/lembaga baik pemerintah, swasta maupun perbankan dan/atau lembaga keuangan melalui serta dari program kolaborasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat diarahkan pada kegiatan ekonomi yang mendukung pada peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan.
Program ini memberikan beragam pilihan jenis kegiatan yang memiliki peluang investasi bagi masyarakat. Namun Bantuan Dana Investasi (BDI) tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan prasarana khususnya kegiatan yang dapat menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana Bantuan Dana Investasi (BDI), adalah sebagai berikut:
1)   Kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
2)   Pembebasan lahan dan/atau pembelian tanah/lahan;
3)   Kegiatan ekonomi yang mencakup pinjaman dana bergulir;
4)   Investasi yang bernilai lebih dari 2 juta USD;
5)   Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM/LKM;
6)   Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan lindung[1] kecuali secara eksplisit sebelumnya sudah ada persetujuan tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan atau perlindungan yang ada di daerah. Kegiatan yang tidak dapat  dilaksanakan di lokasi tersebut, seperti:
a.    Taman nasional, cagar alam, suaka margatsatwa, kebun raya, hutan konservasi, hutan lindung dan daerah aliran sungai;
b.   Cagar budaya nasional, tradisional/bangunan keagamaan; dan
c.    Taman laut, garis pantai dan sistem gundukan pasir, hutan bakau, dan daerah rawa.
7)   Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam pengelolaan lingkungan dan sosial;
8)   Pengadaan yang berbahaya, seperti pengadaan produk apapun yang mengandung asbes dan pengadaan pestisida atau herbisida;
9)   Kegiatan destruktif, seperti:
a.    Pertambangan atau penggalian karang hidup;
b.   Pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam);
c.    Pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari negara-negara lain;
d.   Pengubahan aliran sungai;
e.    Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha);
f.     Konstruksi penampungan atau penyimpanan air dengan kapasitas lebih besar dari 10.000 m3.

1.2.2   Mekanisme Penyaluran Bantuan Dana Investasi (BDI)
Untuk sub-komponen 2.3.1, dana akan dialokasikan ke kabupaten/kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) dan atau kewenangan Kantor Pusat (KP). Apabila menggunakan mekanisme TP, penganggaran disiapkan pemerintah pusat, dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila menggunakan mekanisme KP, penganggaran dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab Satker pusat di tingkat provinsi. Pengadaan pekerjaan yang menjadi bagian dari TP akan melibatkan ULP pada tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dilaksanakan dengan mekanisme KP akan melibatkan ULP tingkat Provinsi. Pengadaan pekerjaan sub komponen 2.3.1 akan dilaksanakan melalui National Competitive Bidding (NCB) di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota. Pemaketan kontrak untuk pekerjaan infrastruktur akan berdasarkan jenis pekerjaan, sumber pendanaan, dan efisiensi. Mengingat pekerjaan yang dilaksanakan akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan, maka satu kontrak untuk seluruh pekerjaan tidak selalu bisa dilaksanakan. Apabila pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas untuk pengadaan, maka pengadaan akan dilakukan di tingkat provinsi atau pusat. Mekanisme penyaluran BDI secara rinci akan diatur secara terpisah yang mengacu pada Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI).
1.3 Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keterbukaan Informasi
Program KOTAKU dirancang untuk mendorong penanganan pengaduan lokal melalui jalur formal serta melalui tekanan publik. Program ini juga menempatkan sistem penanganan pengaduan komprehensif di tempat yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pengaduan atau pertanyaan ke unit manajemen program melalui telepon, SMS, email, atau langsung ke fasilitator atau pejabat pemerintah daerah. Sebuah unit penanganan pengaduan di bawah pengawasan PMU meneliti dan berusaha untuk menyelesaikan setiap keluhan secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa risiko bagi pelaku pengaduan (whistleblower). 
Setiap keluhan, termasuk informasi mengenai tindak lanjut dan sanksi diterapkan dan dipublikasikan di website. Data-data manajemen pengaduan harus sistematis untuk memungkinkan penyusunan skala prioritas. Kapasitas untuk menyelesaikan keluhan dapat ditingkatkan dengan melibatkan Pemda. 
Selain keterbukaan informasi terkait pengaduan, Program KOTAKU juga mempublikasikan seluruh pedoman, materi peningkatan kapasitas, surat-surat formal, Sistem Informasi Manajemen (SIM), dan artikel lainnya di website (http://p2kp.org/). Detil mengenai penanganan pengaduan dan keterbukaan informasi disajikan di Lampiran 5 Rencana Aksi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program KOTAKU dan Lampiran 6 Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik.
1.4 Pengendalian Program
Pengendalian dilaksanakan dalam rangka memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan menuju pada tujuan program yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian lebih ditekankan pada pengendalian berbasis output/hasil sehingga kinerja penanganan permukiman kumuh dapat terpantau dari waktu ke waktu. Hasil-hasil kegiatan pengendalian akan menjadi bahan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program. Mekanisme pengendalian harus sistematis agar perkembangan dan kinerja kegiatan penanganan permukiman kumuh dapat dipantau dan di evaluasi. Kualitas pengendalian juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data/fakta lapangan yang valid dan akurat sehingga kesimpulan yang diperoleh cukup handal dan tidak menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
Pelaksanaan pengendalian dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh harus dilandasi dengan nilai kejujuran dengan semangat untuk memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja program secara keseluruhan. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:
1)   Obyektif, dilakukan secara profesional mengikuti kaidah keilmuan yang ada, proses pengumpulan data/fakta lapangan, analisis data, dan penilaian atau kesimpulan yang dibangun bersifat obyektif sesuai dengan fakta dan kondisi yang sesungguhnya;
2)   Partisipatif, dilakukan dengan model komunikasi horizontal, bukan dari atas ke bawah sehingga terbangun dialog antar pelaku untuk merumuskan masalah-masalah yang terjadi dan menentukan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti atas dasar kesepakatan bersama;
3)   Transparan, dilakukan secara terbuka dan hasilnya juga dapat disampaikan kepada masyarakat dan para pihak di wilayahnya untuk menjadi bahan refleksi bersama dalam meningkatkan kinerja penanganan permukiman kumuh;
4)   Akuntabel, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan untuk menjadi referensi dalam penyusunan strategi lanjutan yang dilakukan oleh para pelaksana program;
5)   Tepat Waktu, harus dilaksanakan tepat waktu agar hasilnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memberi masukan bagi peningkatan atau perbaikan kualitas kegiatan penanganan permukiman kumuh;
Kegiatan pengendalian merupakan tanggung jawab seluruh pelaku, termasuk perguruan tinggi, LSM, dunia usaha, konsultan dan fasilitator. Peran Pemda sangat penting dalam menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder, kegiatan pengendalian berjalan efektif dan berhasil guna. Sistem pengendalian tersebut mengacu pada sistem yang disusun oleh pengelola program tingkat pusat, antara lain Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis GIS, pengembangan instrumen monitoring, pengembangan indikator keberhasilan, rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil monev serta pelaksanaan workshop hasil monitoring.
1.4.1   Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan monitoring dan evaluasi memfokuskan pada pencapaian tujuan akan diukur berdasarkan indikator hasil (outcome) maupun output yang ditetapkan oleh Program KOTAKU terdapat pada Lampiran 5. Indikator Keberhasilan Program menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil program, baik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Executing Agency, konsultan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta para pihak lainnya (lihat lampiran 3)
1)   Monitoring
Kegiatan monitoring dikembangkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan kualitas output dalam penanganan permukiman kumuh secara terus menerus. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang dapat menimbulkan masalah atau terjadinya penyimpangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusinya sehingga pelaksanaan program dapat segera dikembalikan kepada koridor yang seharusnya berjalan dan masalah yang ada tidak tumbuh dan terakumulasi menjadi persoalan besar yang mengganggu atau merugikan program. Kegiatan monitoring ditekankan untuk memantau kualitas keluaran (output) dan hasil  (outcome) sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga target dan tujuan program dapat langsung tergambarkan melalui pemantauan yang menerus dan melibatkan stakeholder terkait.
2)   Supervisi
Kegiatan supervisi merupakan salah satu bentuk pengawasan sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan dan hasil monitoring. Pengawasan yang dimaksud tetap didasari untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat sasaran, pemerintah daerah, dan pendamping program melalui proses diskusi untuk membantu mengidentifikasi isu dan sumber permasalahannya serta memberikan arahan dan rekomendasi pemecahan masalahnya. Kegiatan supervisi bersifat tematik juga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan tingkat urgensinya seperti adanya indikasi penyimpangan yang sangat serius terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, timbulnya gejala-gejala negatif yang sifatnya meluas, ataupun adanya pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan yang berdampak serius pada penurunan kepercayaan masyarakat. Apabila hasil supervisi menunjukan adanya pelanggaran prosedur/tahapan yang disengaja atau rekayasa sehingga menimbulkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan pemanfaatan dana KOTAKU yang mengakibatkan kinerja program tidak tercapai maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3)   Evaluasi
Evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana program (pemerintah) yang tujuannya sebagai umpan balik untuk memperbaiki konsep maupun kebijakan program, dan dilakukan oleh tim independen untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas dan ketepatan sasaran program yang perlu diketahui oleh publik. Pada dasarnya, evaluasi akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku sesuai kebutuhan yang menjadi tujuan program/kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan secara berkala, baik evaluasi pada saat perencanaan, evaluasi pada saat akhir pelaksanaan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan (outcome evaluation)  dan evaluasi untuk melihat dampak program (impact evaluation).
4)   Pelaporan
Hasil-hasil Monev dilaporkan secara ringkas berisi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Monev, laporan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas output termasuk didalamnya memberikan rekomendasi terhadap upaya-upaya perbaikan kedepan.
5)   Workshop
Pemerintah daerah diharapkan mengadakan workshop hasil monitoring dan evaluasi sebagai media reflektif bersama para pemangku kepentingan. Keluaran dari workshop adalah mendiseminasikan hasil-hasil kegiatan Monev kepada para pemangku kepentingan, merumuskan isu-isu kritis dan rekomendasi penanganannya serta merumuskan tindaklanjut perbaikan pelaksanaan program.

1.4.2   Pelaku Pengendalian
Kegiatan pengendalian dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta konsultan pendamping secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa. Pelaku yang terlibat dalam kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:
Tingkatan Monitoring
Pelaku
Koordinator
Tingkat Pusat
Pokja PKP Pusat/Central Collaboration Management Unit (CCMU), K/L terkait, PMU, Satker Pusat, Donor, Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Pusat
Pokja PKP Pusat/Central Collaboration Management Unit (CCMU)
Tingkat Provinsi
Satker PKP Provinsi, Dinas provinsi terkait , Pokja PKP Provinsi (PCMU), Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Provinsi

Pokja PKP Provinsi/Provincial Collaboration Management Unit (PCMU)
Tingkat Kabupaten/Kota
Pokja PKP Kabupaten/Kota (LCMU), Dinas Kabupaten/Kota terkait, Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Kabupaten/Kota
Pokja PKP Kabupaten Kota/Local Collaboration Management Unit (LCMU)
Tingkat Kecamatan
Perangkat kecamatan, Forum BKM tingkat Kecamatan, dunia usaha, LSM, Fasilitator
Camat
Tingkat Kelurahan/Desa
Perangkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa, BKM, Relawan, Fasilitator
Lurah/Kepala Desa



[1] Kegiatan di kawasan lindung harus dilengkapi dengan AMDAL, sedangkan KOTAKU hanya mencakup kegiatan yang maksimal wajib dilengkapi dengan UKL/UPL

No comments:

Post a Comment

COPYRIGHT © 2017 · THEME BY RUMAH ES